PBNU Sindir Ketum PPP Soeharso Soal 'Amplop Kiai': Saya Kira PPP Harus Introspeksi

- 26 Agustus 2022, 22:17 WIB
PB Nahdlatul Ulama menyarakan agar ketum PPP Soeharso bisa mengubah dirinya
PB Nahdlatul Ulama menyarakan agar ketum PPP Soeharso bisa mengubah dirinya /iqra.id

CHANELSULSEL.COM - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi menilai pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Minoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk money politic telah membuat kepercayaan pesantren ke PPP semakin berkurang.

“Karena PPP ketum-nya itu dianggap orang yang tidak paham tentang bagaimana caranya menghormati dan menghargai pesantren, apalagi itu diomongkan di depan KPK," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 26 Agustus.

Ia juga menilai bawa ilustrasi tersebut tidak pantas dan tidak layak disampaikan oleh Suharso, apalagi ia merupakan ketua umum partai berlambang Ka'bah dengan konstituen umat Islam.

Baca Juga: Film Seoul Vibe Tayang Di Netflix, Berikut Daftar Pemain beserta Biodatanya

“Ilustrasi tersebut sangat tidak layak untuk seorang ketum partai politik khususnya yang berbasis Islam, itu berarti dia tidak memahami tradisi yang berkembang di masyarakat, bagaimana kita, masyarakat dan kiai itu ada simbiosis saling menghargai, saling memuliakan, itu tidak ada maksud sama sekali untuk sogok,” katanya menegaskan.

"Saya kira PPP harus introspeksi dan mereka harus minta maaf,” ujar Gus Fahrur.

Gus Fahrur mengatakan, bahwa menyamakan memberi sesuatu kepada kiai dengan politik uang tidaklah bisa dibenarkan.

Sebab, menurut Gus Fahrur, kiai itu melayani dan menjadi rujukan masyarakat, maka tentu saja masyarakat sangat menghormati para kiai yang telah menghabiskan waktunya untuk melayani dan memberikan sesuatu kepada kiai hanyalah sekadar penghargaan.

Baca Juga: Sosok di Balik Kesuksesan Indomaret dan Alfamart, Intip jumlah Kekayaannya

“Memberikan sesuatu menjadi tradisi, menghormati guru seperti kita bertamu bawa oleh-oleh. Tidak bisa disebut money politic, karena mereka (para kiai) kan bukan penentu kebijakan," jelasnya.

Halaman:

Editor: M Asrul

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x