Network
CHANELSULSEL.COM- Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Maju 2045 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) menyelenggarakan kegiatan #UangKita Talk
Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Fakultas Hukum UNHAS, Makassar, Kamis 5 Oktober 2023
Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan serta kolaborasi aktif generasi muda dan civitas akademika di Makassar mengenai perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Kolaborasi generasi muda dengan pemerintah merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan tercapainya Visi Indonesia Maju 2045, karena pemuda merupakan pemain kunci bonus demografi.
Dalam openingspeech-nya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan NKRI.
Visi tersebut menjadi goalsmewujudkan Indonesia sebagai negara maju, yang memiliki kedudukan strategis dalam peta perekonomian global maupun socialculture.
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, pembangunan manusia Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang akan mengakselerasi keberhasilan pencapaian Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Komitmen Bertindak Tegas, Kanwil DJP Sulselbartra Kembali Sita Aset Penggelap Pajak
Para generasi muda di Bumi Anging Mammiri perlu berperan aktif dan menjadi bagian dari pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“Salah satu upayanya dimulai dari pembangunan awareness yang baik terhadap kebijakan pengelolaan APBN atau #UangKita,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, APBN terus mendukung pembangunan yang merata di semua daerah, yang salah satunya dilakukan melalui reformasi desentralisasi fiskal oleh Kementerian Keuangan.
Reformasi desentralisasi fiskal dilakukan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi, sehingga kesejahteraan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Peringati HUT Kemerdekaan RI, Perwakilan Kemenkeu Sulsel Gelar Bazar UMKM
“Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2023 dan APBN 2024, salah satunya dilakukan melalui spendingbetter dengan mendorong Pemerintah Daerah menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplierefek tinggi, serta mendukung percepatan transformasi ekonomi,” jelasnya.
Berikutnya ia juga menyampaikan pengelolaan APBN di regional Sulawesi Selatan mencapai Rp54,09 Triliun. Sebesar 55% (Rp29,69 Triliun) dari jumlah yang dimaksud merupakan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditujukan untuk mendorong percepatan kemandirian fiskal di daerah,
Sedangkan 45%-nya (Rp24,40 Triliun) merupakan alokasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang difokuskan antara lain untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas dan penyaluran bantuan sosial. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023,
Nilai realisasi belanja di Regional Sulawesi Selatan telah mencapai 60,49%, dan masih ontracksesuai dengan rencana dan strategi pelaksanaan anggaran.
Strategi Belanja tersebut juga didukung dengan Pendapatan Negara yang sampai Triwulan III Tahun 2023 telah mencapai 65,75% dari target, berasal dari Penerimaan Pajak serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
Selanjutnya, dalam sesi conference, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengupas tentang Visi Indonesia Emas 2045 serta peran strategis APBN dalam mengkatalisasi penguatan pilar-pilar Visi Indonesia Emas 2045, termasuk peran strategis generasi muda.
“Kita sedang menikmati bonus demografi. Indonesia saat ini usia produktifnya termasuk paling tinggi di dunia, kalau tidak kita ambil kesempatan ini, kita bisa terperangkap, dan tidak bisa menjadi negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang,” ungkapnya.
Prasyarat Indonesia bisa maju dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, menurutnya, perlu dipersiapkan dari sekarang.
Prasyarat tersebut yaitu infrastruktur, teknologi, tata ruang wilayah, kualitas SDM, birokrasi pemerintah, serta sumber daya ekonomi dan keuangan.
“Indonesia itu negara maritim yang butuh konektivitas, ekonomi itu kuncinya mobilitas, maka sepuluh tahun ini kita gencar mengejar kemajuan infrastruktur konektivitas.
Untuk teknologi, kita dorong terus alih teknologi supaya bisa lebih cepat, kita beri insentif bagi yang mau berinvestasi di Indonesia. Tata ruang dan wilayah, IKN itu adalah tindakan simbolik untuk mengafirmasi Indonesia-sentris yang selama ini Indonesia dimaknai dan identik dengan Jawa.
Maka kita mengafirmasi spirit, paradigma Indonesia-sentris. SDM musti ditingkatkan, maka ada investasi yang sangat besar di sana, ada Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Birokrasi diefisienkan, supaya bisa lebih agile, lebih fleksibel, dan lebih responsif,” ungkapnya.
#UangKita Talk adalah ruang diskusi untuk memberikan wawasan, pengalaman sekaligus mengajak peserta untuk berdialog mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan APBN atau #UangKita.
#Uangkita Talk kali ini dihadiri sekitar 400 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan civitas academia.
Dalam sesi talkshow “Dukungan APBN terhadap UMKM”, #UangKita Talk juga menghadirkan Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Team Leader Surabaya 3 dan Makassar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI), Kepala Divisi Kerjasama Pendanaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), serta entrepreneurshipspecialistAndi Mattuju.
Pada kegiatan #UangKita Talk ini, disajikan juga pameran bertajuk Kemenkeu Expo, yaitu pameran produk, kebijakan dan layanan dari kolaborasi berbagai Unit Eselon I Kemenkeu di Provinsi Sulawesi Selatan.
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara & Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; LPEI; Komunitas UangKita (Komunita); Sekretariat Jenderal;
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan Direktorat Jenderal Anggaran.***
