Network
Lebih lanjut, MUI juga meminta kepada penyelenggara pemilu yakni KPU RI, BAWASLU RI, dan DKPP RI serta penegak hukum untuk terus menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesional,
Dan transparansi dalam proses penghitungan suara sehingga, segala bentuk kecurangan dapat diselesaikan sesuai dengan perintah undang-undang dan regulasi yang telah ditetapkan.
"Meminta pihak-pihak yang dirugikan dalam kontestasi pemilu untuk menyampaikan aspirasinya dengan mekanisme yang konstitusional dan menjaga ketentraman publik," sambungnya.
MUI, dalam Tausiyah Kebangsaan itu, menyampaikan sangat menghormati semua upaya secara konstitusional yang ditempuh oleh masing-masing pihak pasca pemungutan suara sebagai bentuk jaminan terselenggarannya mekanisme demokratis yang bermartabat.
Baca Juga: Heboh Pembayaran UKT Gunakan Pinjol, Ini Tanggapan Komisi Fatwa MUI
Sebagai salah satu institusi penegak akhlak (moral force), MUI berkomitmen untuk memberikan penguatan terhadap upaya penegakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Termasuk dalam prosea penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi pemilihan pemimpin bangsa (nashbu al-imam).
Oleh karena itu, dalam Tausiyah Kebangsan, MUI mengajak semua pihak pasca-pemilu ini agar kembali memperkuat konsolidasi nasional, persaudaraan, berpikir ke depan membangun bersama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Point terakhir dalam Tausiyah Kebangsaan ini, MUI meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menjamin kebebasan beragama dan menjadikan nilai-nilai luhur agama sebagai kaidah penuntun dan pemandu dalam kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemaslahatan publik.
"Demikian Tausiyah Kebangsan MUI disampaikan. Semoga bangsa Indonesia senantiasa dalam naungan rahmat dan inayah Allah SWT," kata penutup dalam Tausiyah Kebangsaan MUI.***
