Network
CHANELSULSEL.COM - Sesuai dengam amanat Undang - undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal ( JPH), dan akan mulai diterapakan di Indonesia Oktober 2024
Olehnya itu Kementerian Agama ( Kemenag) mengajak Pemerintah Daetah ( Pemda) untuk memfasilitasi para pelaku usaha untuk memenuh kewajiban bersertifikasi halal atau mandatori halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector penyelenggaraan JPH di Indonesia mengajak semua pihak untuk dapat terlibat.
Baca Juga: PHU Kemenag Parepare Gelar Pembukaan Pramanasik Haji Tingkat KUA Kecamatan
Salah satunya, BPJPH mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat memberikan dukungan anggaran fasilitasi sertifikasi halal.
Hal ini disampaikan Sekretaris BPJPH Chuzaemi Abidin dalam Sosialisasi Penganggaran APBD untuk Pembiayaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha di Kantor BPJPH, Jakarta.
Turut hadir Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Fernando H. Siagian, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang telah mengeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Ini menjadi payung hukum bagi Pemda untuk dapat memberikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal. Apalagi, ini termasuk program prioritas pemerintah,” ujar Sekretaris BPJPH Chuzaemi Abidin di Kantor BPJPH, Jakarta, Kamis 15 Februari 2024
Baca Juga: Ditjen PHU Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler Hingga 23 Februari
