Network
CHANELSULSEL.COM - Sebelumnya beredar kabar, bahwa Sekretaris Provinsi Sulawesi barat (Sulbar) Muhammad Idris Bakal menjadi Pj Gubernur Sulbar menggantikan Akmal Malik
Namun Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof.Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH yang resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Jumat 12 mei 2023.
Baca Juga: Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Sulbar Minta Masyarakat Laporkan Caleg yang Tidak Memenuhi Syarat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengangkat Zudan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2023.
Mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin wilayah Sulawesi buka kali pertama diemban Zudan, ia juga menjabat jadi Penjabat Gubernur Gorontalo, untuk masa jabatan 28 Oktober 2016 – 12 Mei 2017.
"Saya juga pernah menjabat Gubernur Gorontalo, di BNPP saya baru tugas 58 Hari Jadi Sekretaris BNPP, saya kayaknya spesialis Penjabat Gubernur di Pulau Sulawesi," jelas Zudan sambil bercanda, usai pelantikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat 12 mei 2023 dikutip dari Humas BNPP
Baca Juga: Ramah Lansia, Kemang Sulbar Tingkatkan Pelayanan Terhadap Jamaah Haji
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam kata sambutan menitipkan Zudan beberapa hal. Pertama, tolong dibedakan jabatan Pj ini dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memiliki legitimisasi yang lebih kuat karena dipilih rakyat, tetapi memiliki dampak negatif di sisi lainnya.
"Biaya politik yang tinggi menjadi kepala daerah dalam kampanye, tim sukses enggak sebanding dengan pemasukan yang sah menjadi pintu yang memicu sistem korupsi.
Pj Gubernur jangan baru masuk berpikir mengikuti arus seperti Kepala Daerah yang mengembalikan biaya politiknya," tegas Mendagri Tito.
Baca Juga: Calon Anggota KPU di Sulbar Telah dikirim Ke Pusat, Ini Kata Ketua Timsel
Mendagri Tito juga menjelaskan, Pj Gubernur yang baru harus bisa merangkul dan mendapat dukungan semua lini masyarakat. Baik masyarakat umum, organisasi masyarakat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk Polri,TNI,Kejaksaan, Pengadilan.
"Kepala daerah itu, kuncinya penguasaan teritorial. Harus mencontoh seperti Presiden Joko Widodo yang gemar blusukan," tambah Tito. ***
