Network
Jaja pun berharap tidak ingin ada kejadian wanprestasi layanan umrah Ramadhan terjadi kembali dan berujung perselisihan antara PPIU dan jemaah umrah.
"Tahun lalu ada puluhan jemaah umrah mengadu karena tidak mendapatkan layanan hotel dan konsumsi yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Kami butuh waktu beberapa kali untuk memediasi jemaah dan PPIU karena tidak adanya perjanjian tertulis.
Kejadian seperti itu dapat dihindari bila ada perjanjian tertulis dan PPIU memberikan pelayanan yang sesuai dengan PMA Nomor 5 Tahun 2021," paparnya.
Jaja Jaelani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU tersebut juga memerintahkan jajaran Kementerian Agama di pusat dan daerah menjalankan fungsi pengawasan umrah dengan baik.
"Kini marak kembali permasalahan umrah, kami minta Kemenag Kab/Kota dan Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi terus memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PPIU dan melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya masalah umrah.
Bila ditemukan sedikit saja kejanggalan agar segera dilakukan penanganan agar masalah tidak menjadi semakin besar," perintah Jaja kepada jajarannya.
"Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1445H. Semoga selama berpuasa kita tetap dapat menjalankan tugas dengan produktif dan optimal," pungkasnya.***
