Network
Herdin menyampaikan, penetapan harga tersebut tentunya bersumber dari data-data dari perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Rapat dihadiri Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulbar seperti Dinas Koperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Hukum.
Sementara dari OPD tingkat kabupaten, yaitu Dinas Perkebunan Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasangkayu. Turut hadir Asisten II Pemprov Sulbar dan dari Kepolisian Daerah Sulbar.
Dengan ditetapkannya harga TBS, semua perusahaan wajib memberlakukan harga TBS sesuai ditetapkan Tim penetapan.
Harga TBS tersebut berlaku sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai pada penetapan harga TBS bulan berikutnya.***
