Network
adapun gubernur pertama yakni Oentarto Sindung Mawardi, yang memimpin sejak tanggal 16 oktober 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005, kemudian di gantikan oleh Syamsul Arif Rivai sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 14 Desember 2006,
kemudian di gantikan oleh H.Anwar Adnan Saleh sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan 14 Desember 2016 selama sepuluh tahun menjabat sebagai gubernur,
setelah masa jabatannya selesai kemudian di gantikan oleh Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, setelah itu di gantikan lagi pejabat Gubernur Irjen Pol Carlo Brix Tewu sampai hasil pemilihan gubernur di umumkan dan dilantik.
Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan.
Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter,
sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.
Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000,
dan sempat menjadi ‘ikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar;
serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya.
