Network
CHANELSULSEL.COM - Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta akan berakhir masa jabatannya bulan ini Oktober 2022.
Anies akan purna tugas ada 16 Oktober 2022, mengikuti hari saat dirinya dilantik sebagai Gubernur
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menunjuk Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur ( PJ) DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Dikutip dari PMJNews.
Baca Juga: Anjuran Membaca Surat Al Kahfi Di Hari Jumat, Ini Keutamaannya
Heru Budi Hartono bukan nama yang asing di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Dia sempat malang melintang mengisi berbagai jabatan di DKI sebelum akhirnya didapuk menjadi Kasetpres oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi
Heru akan menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya akan berakhir hingga penyelenggaran pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung November 2024.
Baca Juga: Wajib Tahu, Setelah Makan Hindari Kebiasaan Ini, Diantaranya Jangan Langsung Tidur
Penunjukan Heru Budi Hartono ini diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Tim Penilai Akhir (TPA) serta menteri terkait.
Terkait penunjukan ini, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono atas penunjukan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut pengalaman Heru di Jakarta bakal menjadi bekal selama menjabat.
"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj di DKI Jakarta, kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik," jelas Anies di Jakarta, Jumat 7 Oktober 2022
Baca Juga: Kemenkumham, Masa Berlaku Paspor Lima Tahun Menjadi Sepuluh Tahun
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengajukan tiga nama untuk untuk memimpin Jakarta setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir.
Salah satunya Kasetpres Heru Budi Hartono yang merupakan calon kuat.
Adapun dua calon lainnya adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.
Sebelum resmi ditunjuk, nama tiga calon tersebut sebelumnya diserahkan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).***
