Network
CHANELSULSEL.COM - Direktur Utama ( Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan penyesuan iuran tidak perlu secepatnya, perlu dikaji secara seksama.
Pemerintah akan melakukan simulasi terlebih, banyak hal yang harus diperhitungkan dengan seksama dan komprehensif sehingga nyaman dengan semua pihak.
"Saya berharap sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran. Karena beredar di media sosial ada yang Rp50 ribu, Rp75 ribu," kata Ghufron Mukti dalam acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Selasa. Dikutip chanelsulsel.com dari ANTARA.
Baca Juga: Laki-laki Wajib Tahu! Dianjurkan untuk Tidak Menikahi Wanita yang memiliki 6 Sifat Ini
Ia mengatakan penyesuaian iuran tidak perlu secepatnya diimplementasikan karena perlu dikaji secara seksama dan lebih komprehensif.
Ghufron mengatakan subsidi iuran BPJS Kesehatan melalui APBN yang melibatkan jutaan orang pada pelayanan kesehatan kelas 3, sebesar Rp35 ribu dari nilai seharusnya yang dibayar Rp42 ribu per peserta. "Rp7 ribu disubsidi. Itu saja yang nunggak ada beberapa hitungannya jutaan orang," katanya.
Menurut Ghufron kenaikan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat dari nominal saat ini berpotensi memicu pembengkakan beban APBN untuk subsidi.
"Bayangkan, kalau dua kali lipat (kenaikan tarif), yang akan menunggak lebih banyak tidak?. Nah kemudian dari sisi APBN, sekarang membayar cukup banyak pesertanya, harusnya 96,8 juta orang, tapi belum sampai," katanya.
