Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Rilis Kinerja APBN Regional Sulawesi

CHANELSULSEL.COM- Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Juli 2023 pada selasa, 15 Agustus 2023 di GKN II Makassar. 

Diantaranya kinerja Perkembangan Ekonomi Nasional. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada Semester I 2023 mencapai 5,1% (yoy) sebagai terbaik kedua di dunia setelah Tiongkok dan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Sementara PDB Kuartal II 2023 tumbuh sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut merupakan dampak dari berakhirnya masa pandemi.

Baca Juga: Tawarkan Banyak Keuntungan, Live Shopping Shopee Ungguli TikTok, Tokopedia, dan Lazada

Pertumbuhan positif terjadi di hampir seluruh sektor. Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2023 tumbuh 5,00%.

Pertumbuhan YoY secara kumulatif sedikit di atas nasional. Adapun sektor yang menyumbang paling banyak terhadap pertumbukan ekonomi Q2-2023 adalah dari Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 20,70%, kemudian sektor Jasa Lainnya sebesar 17,79%, dan Administrasi pemerintahan sebesar Rp15,65%.

Untuk pertumbuhan ekonomi Q2-2023 menurut Pengeluaran yang paling besar berasal dari Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki share terbesar 53,88% dan konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan positif paling tinggi sebesar 12,54%.

Baca Juga: Berurai Air Mata, Klarifikasi Nikita Mirzani Akui Menyesal Tidak dari Dulu Gandeng Shopee Live Biar Makin Cuan

Inflasi - Inflasi tahun 2020 di gabungan 5 kota IHK (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) di Sulsel mencapai titik terendah sejak 2013 yaitu sebesar 2,04%.

Hal ini salah satunya bisa disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa menurun signifikan.

Tren inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel cenderung sama dengan tren inflasi nasional. Juli 2023 gabungan 5 kota di Sulsel mengalami inflasi sebesar 3,34%. 

Baca Juga: Cerita Inspiratif dr. Richard Lee Raih Omzet Rp8 M Setelah Pindah Lapak ke Shopee Live

Adapun 10 komoditas dominen yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yakni Bensin, Beras, Telur Ayam Ras, rokok Kretek Filter, Ikan Cakalang, Udang Basah, Tarif Kendaraan Roda 2 Online, Bawang Putih, angkutan Dalam Kota dan Emas Perhiasan.

Tingkat Kemiskinan & Ketimpangan- Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, naik 0,07 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,04 persen poin terhadap September 2022.

Disparitas tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Selama September 2022 – Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen, yaitu dari Rp. 422.952 - per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 436.025,- per kapita per bulan pada Maret 2023.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, Pada Maret 2023, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,63 persen pada garis kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

APBN Sulsel – Pendapatan Sulsel s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp8,81 Triliun atau 58,6% dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% (yoy).

Kinerja pendapatan tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Pajak target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun dengan kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp7,02 Triliun atau 56,68% dan penyumbang terbesar berasal dari PPh yang mencapai Rp3,86 Triliun.

PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 28,7%, dengan realisasi sebesar Rp3,06 Triliun dari
target Rp5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%.

PPh 21 meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan masa (Upah dan Gaji) dari Wajib Pajak Sektor Jasa Keuangan utamanya Perbankan.

Kinerja PPh Badan yang tumbuh baik sebesar 9,7% ditopang oleh tingginya penerimaan dari setoran masa Sektor Perdagangan dan Pertambangan.

Untuk PPh Final tumbuh negatif yang cukup besar sebesar –67,4%, dikarenakan tidak ada lagi penerimaan yang bersumber Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pajak Daerah – Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Kinerja pajak daerah 2023 masih tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, dimana pajak daerah tumbuh 10,56% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif.

Kinerja pajak non konsumtif terbesar masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp883,87 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp613,46 Miliar, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp525,22 Miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp377,60 Miliar.

Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Rokok sebesar Rp443,20 Miliar, kemudian disusul dengan Pajak Restoran sebesar Rp176,26 Miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp100,55 Miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp74,05 Miliar.***