Network
CHANELSULSEL.COM - Sejak 18 bulan terakhir, 149 warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dilaporkan meninggal dunia di tahanan.
Hal tersebut dibeberkan sekelompok aktivis hak asasi manusia belum lama ini, yang menuduh imigrasi Malaysia atas kasus kematian 149 WNI.
Tuduhan tersebut tersebut didasarkan pada dugaan perlakukan brutal yang dilakukan kepada WNI saat ditahan di ruang penahanan imigrasi Malaysia.
Sebagaimana dimuat dalam sebuah laporan berjudul 'Seperti di Neraka’ yang dibuat oleh LSM Indonesia, disebutkan bahwa kematian ratusan WNI disebabkan oleh kurangnya kepedulian petugas yang bertanggung jawab di sel penahanan di wilayah Sabah, Malaysia.
Baca Juga: Catat 5 Provinsi Sebagai Ujicoba Penyaluran Produk Pertamina 1 Juli 2022, Sulsel Belum Termasuk
Di sana sebanyak 260 orang termasuk anak-anak telah ditahan dalam sel kecil yang tidak berjendela dengan hanya 3 ruang toilet.
Salah satu kasus yang disorot adalah ketika petugas membiarkan seorang tahanan bernama Nathan yang memiliki down syndrom, meninggal dunia. Diketahui, petugas tidak memberi akses pelayanan kesehatan padahal Nathan diketahui sudah sakit sejak lama.
Abu Mufakhir, seorang aktivis dengan Koalisi Migran Buruh Berdaulat yang membuat laporan tersebut, mengungkapkan bahwa Nathan tidak diperlakukan secara adil.
"Beberapa kali petugas meremehkan kondisi Nathan dengan mengatakan 'kamu masih bisa bertahan kan?', dan hanya memberinya (Parasetamol)," kata Abu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AsiaOne pada 28 juni 2022.
Nathan meninggal di pusat penahanan Tawau pada Maret 2022. Selain itu, penyebab kematiannya juga tidak disebutkan dalam data kematian.
Tidak hanya Nathan, kematian seorang tahanan lain bernama Aris bin Siang juga diungkapkan oleh Abu. Berdasarkan laporannya, Aris meninggal pada September 2022 karena diduga perawatan medisnya ditolak.
“6 persen dari mereka yang ditahan meninggal. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam keadaan normal. Tidak ada air bersih, makanannya mengerikan, bagaimana mungkin orang tidak mati ketika mereka hanya tidur 2 hingga 3 jam sehari?” ucap Abu.
Kementerian dalam negeri Malaysia yang mengawasi departemen imigrasi sejak 2019 telah melarang akses dari luar ke pusat-pusat penahanan imigrasi sementara di negara tersebut.
Beberapa organisasi dunia seperti UNHCR dan badan pengungsi milik PBB juga tidak diberi akses untuk memasuki pusat penahanan imigrasi Malaysia itu.
Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa saat dirinya berkunjung ke Malaysia, ia tidak diberi akses ke pengungsi Myanmar. Bahkan, ia juga tidak mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
“Saya sangat prihatin dengan laporan bahwa ratusan anak mungkin berada di fasilitas ini, termasuk anak-anak korban perdagangan manusia. Anak-anak tidak boleh ditempatkan di fasilitas penahanan imigrasi,” kata Andrews.
Menurut Abu, sebenarnya mudah bagi Malaysia untuk menyediakan air bersih yang mengalir dan toilet yang memadai . Namun, ia menduga bahwa petugas imigrasi menggunakan tindakan ekstrim tersebut sebagai pencegah.
"Mereka menciptakan kondisi ini untuk menciptakan teror, jadi ketika para tahanan dibebaskan, mereka akan kembali dan memberitahu orang lain tentang hal itu," tuturnya.***
